7 Pokmil Ikut Uji Kompetensi

Percepatan pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (JF PPBJ) tengah dikebut oleh Biro PBJ NTT. Salah-satu caranya, melalui uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain. Bertempat di ruangan khsusus, tujuh orang anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan mengikuti ujian dimaksud. Berlangsung selama tiga hari kerja, terhitung mulai Senin (4/4) hingga Rabu (6/4).

Upaya ini sebagai ikhtiar untuk memenuhi mandat regulasi pengadaan, termasuk pemenuhan capaian rencana strategis Biro PBJ. Sesuai target lima tahunan yang telah ditetapkan, idealnya, unit kerja ini sudah memiliki 20 orang tenaga JF PPBJ di Tahun 2022. Namun realitasnya, UKPBJ NTT baru memiliki enam dari total kebutuhan 35 orang. Artinya, pencapaiannya baru sebesar 17 persen. Butuh kerja cerdas, ditengah rendahnya animo ASN menjadi anggota Pokja Pemilihan.

Sebelumnya, ada serangkaian tahapan yang dipersyaratkan LKPP. Setelah melewati antrian panjang proses usulan, dilakukan verifikasi kesiapan sarana prasarana tempat uji kompetensi pada Hari Rabu (23/3). Fadhila Eka Putra, verifikator dari Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP RI melakukan tugas itu.

Terhadap sarana prasarana tempat uji, Biro PBJ NTT menyiapkan dua ruangan. Masing-masing ruang dilengkapi dengan perangkat komputer utama dan perangkat komputer pengawas. Spesifikasi dan tata letak piranti juga diatur, merunut ketentuan yang digariskan LKPP. Panitia mafhum standarisasi ini. Bahwa LKPP tetap menjaga kredibilitas ujian, walau tidak dilaksanakan secara tatap muka.

Dinilai layak. Setelah melewati tahapan verifikasi yang cukup ketat, kontrol perangkat juga cek ruangan, tempat uji kompetensi Biro PBJ dinyatakan memenuhi syarat.

Ujian kompetensi ini dilaksanakan secara daring. Merupakan sebuah terobosan LKPP untuk menepis hambatan cara uji klasikal on class, akibat deraan pandemi covid. Serentak, bertujuan mendukung percepatan pemenuhan tenaga fungsional PPBJ.

Metode ujian dilakukan melalui verifikasi portofolio dan wawancara. Verifikasi portofolio, untuk melihat kesesuaian antara bukti proses dan hasil kerja terhadap jenis kompetensi. Wawancara mendalam, terhadap penguasaan materi dan bukti portofolio yang sudah disampaikan peserta. Menggunakan panduan wawancara terstruktur, berdasarkan jenjang kompetensi jabatan yang akan diduduki.

Pelaksanaan wawancara daring dilakukan oleh asesor yang ditunjuk Direktorat Sertifikasi Profesi. Uji kompetensi yang dilaksanakan awal Bulan April itu, paralel diikuti juga oleh peserta dari berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dari data peserta yang dikeluarkan LKPP, Provinsi NTT tercatat memiliki asesi (peserta asesmen) terbanyak.

Proses ujian menggunakan salah-satu platform meeting online yang lagi marak digunakan. Melalui wadah digital ini, dua orang calon fungsional pertama dan lima fungsional muda itu diases oleh Selamet Budiharto. Pengelola PBJ Madya pada Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP itu memerankan tugasnya secara tertutup.

Setiap asesi mendapatkan hak waktu yang sama, kurang lebih 120 menit. Mereka dinyatakan lulus jika dinilai memenuhi empat indikator standar minimum kompetensi. Keempatnya adalah perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak dan pengelolaan pengadaan secara swakelola. Semoga lulus, dinyatakan berkompeten semuanya. Menjadi berkah bagi pemenuhan JF PPBJ di NTT dalam bulan suci ini. Ramadan Mubarak.